Menampilkan postingan dengan label public policy

Prabowo SegeraInstruksikan Sri Mulyani Persiapkan RAPBN 2025 Hanya 3 Bulan Setelah Tahun Baru

, JAKARTA -- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa…

Ikuti Jejak Dedi Mulyadi: Gubernur Banten Siap Cabut Tunggakan Pajak Kendaraan

banten. , SERANG - Gubernur Banten Andra Soni berniat untuk menyeles…

Dampak Efisiensi Anggaran: Hotel di Jogja Berisiko Tutup Tidak Lama lagi

jogja. , YOGYAKARTA - PHRI DIY mengomentari keputusan penghematan angg…

Ditjen Pajak Assurance: WP Tidak Perlu Khawatir Tentang Perpanjangan Waktu PPh Final UMKM 0,5%

.CO.ID-JAKARTA. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dari Kementerian Keuan…

Bocoran RUU Polri: Apakah Pengenalan Ulang Aturan akan Membawa Kembali Era Orde Baru?

, Jakarta - Perbaikan UU Polisi Republik Indonesia …

Peraturan Ganjil Genap di Jakarta Selama Nyepi dan Libur Lebaran 2025: Apa yang Perlu Anda Ketahui

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah menyatakan bahwa aturan plat nomor gan…

Netizen Gerakankan Boykot Pembayaran Pajak Pasca Penyetujuan UU TNI, Dampak Ekonomi Hingga Ratusan Triliun

- Pengguna media sosial mendukung gerakan memboikot pembayaran pajak ke …

Defisit Anggaran 2025 Semakin Lebar, Pemerintah Diminta Jujur dan Bersiap Koreksi Keuangan

, Oleh Achmad Nur Hidayat, Ekonom serta Ahli Kebijakan Publik dari …

Muat postingan lainnya Tak ada hasil yang ditemukan