, JAKARTA --- Presiden Prabowo Subianto mengharapkan dari tim kementerian/lembaga agar mengubah ketentuan tentang presentase komponen lokal TKDN yang lebih lentur dan praktis untuk memperkuat kompetitifnya.
Pernyataan itu dikemukakan Prabowo saat berhadapan dengan para pebisnis, ekonom, dan juga akademisi dalam rangkaian kegiatan Silaturahmi Ekonomi Bersama Presiden RI di Menara Mandiri, Jakarta, pada hari Selasa, 8 April 2025.
Menurutnya lagi, pemberian paksa atas TKDN bisa jadi akan mendorong penurunan persaingan di sektor industri. Walaupun dirinya juga mengetahui bahwa aturan tentang TKDN dibuat dengan tujuan mulia serta untuk kemaslahatan negara.
Namun, kita perlu bersikap realistis, memaksa TKDN justru akan membuat kita kalah dalam persaingan. Mungkin lebih baik jika TKDN menjadi lebih fleksibel dan digantikan oleh insentif," ujar Prabowo pada acara Sarasehan Ekonomi, Selasa (8/4/2025).
Ahli otomotif dari Akademi Institut Teknologi Bandung (ITB), Yannes Martinus Pasaribu, menyebut bahwa perubahan regulasi tentang Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) yang dilakukan pemerintah Prabowo memberikan kesempatan penting bagi peningkatan investasi luar negeri serta kompetitifitas di kancah internasional. Akan tetapi, hal ini juga membawa beberapa risiko tersembunyi.
"Perubahan dalam persyaratanTKDN perlu didukung oleh strategi tepat untuk mencegah Indonesia menjadi bergantung pada impor, dan sekaligus menghindari kerugian bagi industri komponen tingkat 1 sampai tingkat 3, hal ini dapat menyebabkan pengurangan tenaga kerja," jelas Yannes saat ditemui Bisnis, Rabu (9/4/2025).
Positifnya, dia berpendapat bahwa penyempurnaan TKDN dapat menggairahkan minat investasi bagi pemain baru untuk kemungkinan mendirikan pabrik perakit di Indonesia, apabila mereka tidak dibebani oleh ambang batas TKDN yang tinggi dan harus segera dicapai.
" Ini sungguh menggoda untuk produsen asal Tionga seperti BYD, Geely ataupun Chery, yang berminat merambah pasaran Indonesia tetapi tidak mesti mendirikan ekosistem suku cadang tempatan mulai dari awal. Mereka dapat membuka usaha dengan cara mengimpor bahagian penting terlebih dahulu, contohnya baterai kendaraan elektrik atau sistem pemajuksa, sejurus mereka sedang menciptakan kawasan penyediaan," ucapnya.
Dia menambahkan bahwa produsen bisa lebih dini memulai usaha mereka dengan modal awal yang lebih sedikit melalui pembangunan fasilitas perakitan bertingkat menggunakan metode CKD (sepenuhnya terpisahkan), dibandingkan langsung melakukan produksi skala besar. Selain itu, mereka juga akan mendapatkan manfaat dari pengurangan pajak serta biaya produksi yang lebih murah.
Sebaliknya, ia juga mengingatkan bahwa penyempurnaan TKDN harus dijalankan dengan hati-hati serta dipantau secara kontinu sesuai dengan pertimbangan jangka panjang yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas sumber daya lokal.
Karena itu, efek samping negatif pada jangka pendek dapat terjadi apabila tidak ada aturan yang menjamin perlindungan bagi sektor industri lokal. Hal ini berpotensi membuat banyak perusahaan tingkat 1 dan tingkat 2 yang menghasilkan suku cadang kendaraan bermotor kehilangan pangsa pasarnya, terlebih lagi jika mereka kurang mampu bersaing baik dari segi biaya maupun mutu produk.
"Selanjutnya, sektor manufaktur komponen dalam negeri yang mempekerjakan banyak orang akan kesulitan bersaing melawan produk impor akibat relaksasi Terigu Dalam Negeri (TKDN). Hal tersebut dapat menyebabkan hilangnya pangsa pasarnya, dan pada gilirannya berisiko meredam produksinya, meningkatkan pengangguran, bahkan tutup total," jelasnya.
Posting Komentar