JAKARTA, - Menteri BUMN Erick Thohir buka suara terkait usulan Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam agar PT Pertamina (Persero) membagikan bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax gratis sebagai permintaan maaf kepada masyarakat.
Hal ini berkaitan dengan kasus dugaan korupsi tata kelola impor minyak mentah dan produk kilang yang melibatkan Pertamina.
Erick mengatakan, ada mekanisme tersendiri dari pemerintah dalam penanganan Pertamina.
Seluruh upaya perbaikan perusahaan energi pelat merah itu pun perlu dilakukan dengan kajian.
"Tentu kan mekanisme yang ada di pemerintahan, di DPR, ataupun di Pertamina ada mekanisme sendiri. Tentu semua juga perlu kajian," ujar Erick ditemui di Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu (12/3/2025).
Ia mengatakan, perbaikan administrasi pada tubuh Pertamina memang perlu dilakukan.
Meski begitu, bukan berarti dicampur antara perbaikan korporasi dengan kasus korupsi yang saat ini sedang ditangani.
"Selalu disampaikan oleh Pak Presiden Prabowo, yang namanya kasus korupsi itu kan harus ditindaklanjuti, dan kami mendukung. Yang kami terus jaga selama ini, bagaimana tentu kasus korupsi itu dan korporasi jangan hanya dilihat menjadi satu kesatuan," ucap Erick.
Ia pun mencontohkan, seperti pada kasus korupsi di PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, saat proses hukum berlangsung, Kementerian BUMN mendorong transformasi perusahaan secara terpisah.
Hal itu pun dinilai berhasil, dengan bukti saat ini Garuda Indonesia bisa melakukan restrukturisasi bahkan menambah armada pesawatnya.
Menurut Erick, transformasi perusahaan membuahkan hasil karena Kementerian BUMN mengupayakan agar restrukturisasi perusahaan berjalan dengan lancar.
"Kasus Garuda itu, kan kalau gagal restrukturisasi, akhirnya kita juga enggak punya pesawat sekarang. Nah implikasinya, kalau jumlah pesawatnya kurang, harga tiketnya akan mahal," ucapnya.
Maka dari itu, ia menekankan, perbaikan di tubuh BUMN harus tetap berjalan secara terpisah, seiring dengan adanya proses hukum yang masih berlangsung.
"Ini yang kita jaga bersama-sama, supaya peran daripada korporasi itu tetap berjalan, apakah ada perbaikan administrasi, ya harus. Tapi jangan sampai tadi hal ini justru menghambat daripada restrukturasi korporasi itu, atau perbaikan-perbaikan dari korporasi sendiri," kata Erick.
Sebelumnya, Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam mengusulkan Pertamina membagikan Pertamax gratis sebagai permintaan maaf perusahaan atas kasus korupsi yang memunculkan isu adanya pengoplosan Pertamax dan Pertalite.
"Dengarkan kata netizen. Saya pikir ada benarnya, bagaimana untuk mengembalikan integritas Pertamina, mereka ganti, kasih Pertamax gratis selama setahun misalnya. Tapi itu tidak mungkin, atau seminggu deh, atau sebulan deh, atau apa yang bisa Bapak lakukan," ujarnya dalam rapat dengar pendapat dengan Pertamina, Selasa (11/3/2025).
Anggota DPR RI dari fraksi PDIP itu berpandangan bahwa permintaan maaf dari Pertamina tidaklah cukup.
Ia pun mempertanyakan upaya Pertamina dalam mengganti kerugian para konsumen yang menjadi korban Pertamax oplosan. Pasalnya, bensin merupakan kebutuhan rakyat sehari-hari untuk mobilisasi.
Maka dari itu, Mufti menekankan agar Pertamina mendengar kata warganet, salah satunya memberikan Pertamax gratis.
Dia mendorong Pertamina memutar otak untuk mencari solusi bagaimana cara mereka mengganti kerugian konsumen. "Maka manfaatkan My Pertamina untuk bagaimana bisa memberikan ganti rugi kepada rakyat," kata dia.
إرسال تعليق