, Jakarta - Akhirnya pemerintah mengesahkan penunjukan CPNS Dan pelaksanaan PPPK akan berlangsung di tahun 2025 ini. Menurut Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) harusnya selesai paling telat pada bulan Juni, serta untuk pegawai yang bekerja dengan perjanjian kerja (PPIP). PPPK ) pada Oktober 2025.

"Pengesahan pemberhentian ini harus dilanjutkan berdasarkan kemampuan setiap kementerian/lembaga serta unit yang relevan," ujar Prasetyo saat memberikan keterangan pers di Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Jakarta Selatan, pada hari Senin, tanggal 17 Maret 2025.

Sekarang ini, sebelumnya Menpan RB Rini Widyantini pernah mengumumkan penundaan pengangkatan CPNS hingga ke bulan Oktober tahun 2025 dan untuk PPPK adalah sampai dengan Maret tahun 2026. Dia menyebut bahwa para kandidat pegawai negeri sipil akan dilantik secara serempak. Putusan tersebut kemudian menciptakan kontroversi antara mereka yang berhasil dalam proses seleksi setelah pertemuan Kemenpan RB bersama Komisi II DPR RI pada tanggal lima Maret dua ribu dua puluh lima.

Putusan mengenai penangguhan serta perbedaan pandangan dengan DPR

Rini menyebut bahwa perubahan pada waktu pengangkatan tersebut bertujuan untuk menyelesaikan semua kesulitan yang timbul dari seluruh tahapan penerimaan CASN sampai dengan penyusunan ASN di tingkat nasional secara komprehensif. Tambahan lagi, sejumlah wilayah telah mengajukan permintaan penangguhan pelaksanaan seleksinya.

Setelah menghadapi proses perekrutan CPNS pada tahun 2024, ia menyebutkan bahwa ada sejumlah aspek yang harus ditinjau kembali. Salah satunya adalah kasus di mana berbagai lembaga memundurkan jadwal penuntasan serta pemilihan CPNS mereka.

"Kedua, formasi yang ditawarkan oleh pemerintah tersebut dinilai kurang optimal karena tidak sejalan dengan data kami," ungkapnya setelah menghadiri rapat bersama Komisi II DPR di komplek parlemen Senayan.

Rini Widyantini akhirnya menetapkan bahwa penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) akan dijalankan secara bersama-sama. Informasi tersebut tercantum dalam dokumen yang dikirim ke Badan Kepegawaian Negara dengan tanggal 7 Maret 2025. "Kami mengerti bahwa proses penuntasan perekrutan serempak ini membutuhkan durasi sebab perlu dikerjakan dengan teliti serta berhati-hati," ujar Rini lewat rilis resmi departemen pada hari Jumat, 7 Maret 2025.

Walaupun demikian, Wakil Ketua Komisi II DPR Dede Yusuf menyampaikan bahwa dalam sidang komisionernya ia tidak mendukung ide untuk melakukan pengangkatan CPNS secara bersamaan. Dia menjelaskan bahwa pada waktu tersebut, komisi yang membidangi urusan pemerintah ingin proses pengangkatan CPNS dapat dijalankan lebih cepat dan tak harus ditunda hingga batas akhir yaitu Oktober 2025.

"Jika ada wilayah yang telah siap untuk melakukan promosi, maka tidak perlu menunggu hingga batas waktu terakhir; dapat dilakukan lebih awal," jelas Dede ketika diwawancara. Tempo Pada hari Sabtu, tanggal 8 Maret 2025.

Menerima sambutan kritik pedas dari CPNS

Kebijakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada awal Maret mengundang kritik. Sejak hari Kamis, 6 Maret 2025, di platform digital X—yang dulunya bernama Twitter—telah muncul berbagai tagar #SaveCASN2024. Pengguna media sosial ini mendukung dengan cara memposting foto pita putih serta mengekspos ketidaksetujuannya terhadap penundaan pengangkatan para ASN tahun 2024 oleh pemerintahan tersebut.

Kebijakan pemerintah mengenai penangguhan pengangkatan CPNS menyebabkan beberapa peserta yang dinyatakan lulus dalam proses seleksi harus bertahan selama berbulan-bulan tanpa memiliki pekerjaan maupun sumber pendapatan. Beberapa di antara mereka bahkan telah melepaskan jabatannya di tempat kerja semula setelah pengumuman kelolosan seleksi CPNS pada bulan Januari tahun 2025.

Satu contohnya adalah CPNS bernama Sekar Soca yang mengundurkan diri dari pekerjaannya di sebuah perusahaan milik negara di Jakarta. Wanita berumur 26 tahun tersebut memilih kembali ke Yogyakarta sambil menantikan proses pengangkatannya sebagai CPNS. "Saya memiliki tabungan pribadi dan perkiraan saya uangnya akan cukup hingga akhir Mei," ungkap Soca ketika dimintai komentar oleh Tempo pada hari Jumat, tanggal 7 Maret 2025.

Tuntutan dari DPR serta putusan untuk mempercepat proses penunjukan

Seusai ramai di media sosial, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad pada Jumat, 14 Maret 2025 mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan pemerintah untuk mempercepat pengangkatan CPNS dan PPPK dari putusan penundaan sebelumnya. Menurut dia, DPR menginginkan agar pengangkatan CPNS dan PPPK dipercepat dan semuanya diangkat pada tahun 2025.

Beberapa hari kemudian, Menteri Sekretaris Negara bersama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi secara resmi menyampaikan bahwa proses pengangkatan CPNS dan PPPK akan diadakan pada tahun 2025. Dalam konferensi pers tersebut, Men PAN-RB Rini Widyantini menjelaskan bahwa sekitar 213 lembaga pemerintahan telah meminta untuk menundanya pelaksanaan pengangkatan CPNS.

Menteri Rini menyebutkan bahwa dengan dikeluarkannya keputusan terbaru tersebut, lembaga yang sebelumnya meminta perubahan tenggat waktu dapat meningkatkan kesiapsiapannya dan melakukan proses promosi pada paling lama tanggal yang telah ditentukan.

Hanin Marwah dan Daniel A Fajri berkontribusi dalam artikel ini

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama