Para pebisnis telah lama mengeluh tentang beragam bentuk pemerasan yang dilakukan oleh organisasi masyarakat (ORMAS) serta lembaga swadaya masyarakat (LSM). Kendala konvensional ini tampaknya belum juga mendapatkan solusi sampai saat ini.
Umumnya terjadi, beberapa anggota organisasi masyarakat melakukan permintaan kontribusi uang dengan alasan untuk melindungi keselamatan dan kenyamanan. Praktik pengumpulan uang ini menjadi lebih mengganggu saat mendekati Idul Fitri, di mana pemilik bisnis seringkali dipaksa memberikan pembayaran THR.
Di luar biaya keamanan, banyak organisasi masyarakat (ormas) kerap kali menuntut berbagai proyek semacam dipaksakan untuk menjadi kontraktor kuliner, menyediakan layanan transportasi, dimintai bantuan dalam membangun fasilitades pabrik, sampai mendapatkan bagian dalam pengelolaan sisa hasil produksi.
Ketua Himpunan Kawasan Industri (HKI), Sanny Iskandar, menyatakan bahwa dampak dari peningkatan aktivitas organisasi kemasyarakatan yang meminta dana untuk keamanan dapat menimbulkan kerugian hingga ratusan triliun rupiah.
Perhitungan tersebut tentunya tak hanya mencakup bebannya yang ditanggung oleh para investor, tetapi juga kesempatan hilangnya investasi yang seharusnya mengalir ke Indonesia.
"Pastinya begitu, menurut pendapatku ini bisa dibilang demikian jika kita hitung semua hal, tidak hanya yang terlihat tetapi juga yang seharusnya masuk namun tak menjadi bagian dari tersebut. Jumlahnya bisa mencapai ratusan triliun lho. Ratusan triliun," ungkap Sanny di Kantor Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Jakarta, seperti dilansir pada Sabtunya (15/3/2024).
Sanny menyatakan bahwa organisasi masyarakat sering kali mengganggu keamanan dengan memasuki area industri dan melaksanakan protes.
"Sekali pun mereka adalah kelompok yang membuat khawatir dan berasal dari wilayah-wilayah tidak pasti serta cukup jauh, intinya kami hanya ingin hak-hak kami, yang harus dipenuhi. Namun hal tersebut tak mungkin dilakukan. Di zaman modern seperti saat ini, perusahaan tentunya harus mengikuti prosedur tender dalam pengambilan keputusan berbagai hal," terangnya.
Dia menegaskan, pemerintah sebelumnya biasanya menyebut kurangnya investasi asing di Indonesia disebabkan oleh infrastrukturnya yang belum memadai serta insentif perpajakan yang masih terbatas.
Menurut Sanny, para investor sungguh-sungguh menginginkan adanya ketentuan hukum yang pasti dan mereka sangat menantikan jaminan keamanan dalam menjalankan usaha mereka di Indonesia.
"Sering kali pembicaraan berfokus pada infrastruktur, namun insentif pajak-nya kurang, meskipun hal tersebut menjadi tantangan sehari-hari kami menghadapinya (ormas menimbulkan kekhawatiran)," jelas Sanny.
Menurut dia, usaha pemerintah untuk menggaet investor melalui promosi yang intensif di luar negeri takkan mencapai hasil maksimal jika lingkungan berinvestasi masih kurang mendukung, terlebih soal keselamatan dalam menjalankan bisnis.
Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, BKPM, semua bisa roadshow "Sementara di luar negeri, berbagai upaya dilakukan untuk mengundang investasi," jelas Sanny.
Saat para investor mendatangi wilayah tersebut, udah . Dikerjain habis-habisan. Jadi ngadepin Yang jelas, kepada siapa lagi kita bisa mengandalkan jika bukan pada aparat kepolisian?, "tegasnya."
Ormas minta THR
Di luar pemblokiran yang dilakukan atas nama dana keamanan, masih ada juga fenomena organisasi kemasyarakatan meminta Tunjangan Hari Raya (THR) setiap tahun sebelum peringatan Lebaran Idul Fitri. Permohonan untuk mendapatkan THR biasanya dikirim lewat surat bertanda kepala organisasi tersebut.
Direktur Legal and External Affairs dari Grup Chandra Asri, Edi Rivai, menyampaikan bahwa mereka mendambakan adanya penegakan hukum serta kejelasan dalam melakukan investasi. Aktivitas rutin ormas menuntut THR harus dihentikan dengan keras.
"Intinya yang kita inginkan adalah adanya kejelasan hukum dan kesempatan usaha yang baik agar aktivitas bisnis tetap lancar (tanpa gangguan dari ormas menuntut THR)," jelas Edi demikian. Forum Forwin Bahas Potensi dan Hambatan Sektor Kimia Jadi Proyek Prioritas Negara untuk Menggerakkan Perekonomian Nasional , Jakarta, dikutip dari Tribunnews.
"Saya kira kerjasama yang baik dengan aparat keamanan, seperti polisi, sangat diperlukan untuk mengatur situasi ini (ormas meminta THR). Dengan begitu, kita dapat melanjutkan pekerjaan tanpa gangguan serta para investor akan lebih tertarik datang," jelasnya.
Menurut Edi, kejadian ORMAS memintaTHR ini perlu diakhiri. Dia menyatakan bahwa tanpa dimintai, para pengusaha sebetulnya secara konsisten berinisiatif untuk menghadirkan kontribusi kepada masyarakat setempat yang ada di area operasional mereka.
Sebagai contoh, dapat diprioritaskan perekrutan tenaga kerja dari kalangan masyarakat setempat untuk bekerja di berbagai posisi yang tersedia. Selain itu, kontribusi tambahan bisa dilakukan dengan mengaktifkan para pebisnis lokal sebagai penyuplai barang atau jasa dan menjadi mitra usaha.
"Menurut sudut pandang industri, tentu saja kita akan melakukan pembangunan. Ini pastinya akan membawa manfaat bagi masyarakat setempat, menciptakan lapangan pekerjaan untuk warga lokal, serta memberikan peluang kepada para wiraswasta lokal yang memiliki keterampilan sesuai dengan bidangnya," tambahnya.
Vietnam dipersepsikan sebagai negara yang lebih bersahabat dengan investor.
Pada saat yang sama, Himpunan Industri Meubel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) menyatakan bahwa suasana berinvestasi di Vietnam terbilang jauh lebih mendukung jika dibandingkan dengan situasinya di Indonesia. Di negara tersebut, pebisnis dapat berkembangkan usahanya tanpa gangguan dari berbagai bentuk pungli atau tindakan serupa yang dilakukan oleh organisasi masyarakat.
"Kita sedang concern Bertarung dan berperang melawan negara yang relatif bebas dari masalah tersebut (ormas menimbulkan ketidaknyamanan), seperti Vietnam. Di tempat lain, mungkin industri dapat berkembang, namun di sini kita masih perlu menghadapi situasi semacam ini (kegiatan ormas)," ungkap Abdul.
Jika kekhawatiran terkait organisasi massa yang mengganggu tampaknya tetap dibiarkan oleh pemerintah dan tidak ada langkah keras dari petugas penegak hukum, citra Indonesia akan semakin merosot di hadapan para investor asing.
"Ini merupakan sebuah masalah. Tindakan perampokkan dan intimidasi yang dilakukan oleh organisasi masyarakat (Ormas), sehingga menimbulkan ketidaknyamanan pada warga, adalah tanggung jawab pemerintah. Jika ingin berkembang, hal tersebut harus diatasi," tegas Abdul.
Dia juga tidak mengerti bagaimana kekhawatiran para pengusaha terhadap tindakan ormas ini telah menjadi sesuatu yang melekat dalam diri mereka selama bertahun-tahun, dan kondisi tersebut tetap ada hingga saat ini.
Saya percaya bahwa pemerintah telah menyadari betul tentang hal-hal krusial yang perlu ditumpas. Ini tentunya sangat menganggu, terlebih lagi dalam konteks sektor-sektor besar. Hal ini pun mempengaruhi industri furnitur. Seperti kasus-kasus yang baru-baru ini kita dengar, masalah tersebut berasal dari organisasi masyarakat, ungkap Abdul.
إرسال تعليق