JAKARTA, – Ide untuk menambah jumlah kementerian atau lembaga yang memungkinkan pengisian posisi oleh prajurit TNI aktif dari 10 menjadi 15 pada dasarnya masih bisa dipertimbangkan.
Pernyataan tersebut dikemukakan oleh dosen dari STHI Jentera, Bivitri Susanti, pada suatu diskusi. Kompas Petang di KompasTV , Rabu (12/3/2025), mendiskusikan berbagai pandangan mengenai TNI menempati posisi dalam pemerintahan sipil.
Dia menganggap diskusi tentang penebalan jumlah lembaga itu sebagai bagian dari perdebatan tawar-menawar dalam tahap pembentukan undang-undang.
"Bivitri menggarisbawahi hal ini sebagai fenomena negosiasi dalam mekanisme perundangan," katanya.
Pertama-tama mari kita akui dahulu, bahwa masukan dari publik telah mendapat perhatian, karena seperti yang baru saja disebutkan, beberapa lembaga telah diajak untuk datang dan memberikan pendengaran.
Terkait dengan peningkatan jumlah kementerian atau lembaga dari 10 menjadi 15, Bivitri menyatakan telah melihatnya secara singkat.
Angka lima belas tersebut, sebentar tadi saya melihatnya secara singkat, tentunya beberapa departemen dan institusi seperti Badan Siber serta BIN masih dapat dimaklumkan.
"Maka pada poin ini, menurut pendapatku, penghargaan yang ditawarkan harus diselesaikan terlebih dahulu," dia mengulangi.
Nanti, masyarakat perlu mengawasi ketika rancangan tersebut telah mencapai tahapan diskusi di tim kerja (panja) DPR.
Jadi setelah ini, tim khusus akan membahas rincian terkait potensi perubahan kalimat serta hal-hal lainnya. Harapannya agar tidak menambah lebih banyak lagi, selain itu bagaimana prosedurnya, termasuk pengunduran diri dan ketentuan yang pasti.
Titik penting dari pembatasan tersebut, menurutnya, adalah untuk memastikan keterpaduan di antara sistem birokrasi demokratis dengan struktur militer yang umumnya sulit disatukan akibat perbedaan prinsip dalam hal komando.
“Kita tidak mau top down tapi kita maunya bottom up Semangat tersebut harus tetap dipahami, jangan sampai nantinya saat diperiksa pada panja terjadi beberapa perubahan lagi."
"Tetapi hingga saat ini dari skor 10 menjadi 15 bukan hanya tentang memainkan angka saja, namun kita harus mengevaluasi detail-detailnya. Dan sesuai dengan apa yang saya lihat, hasil tersebut masih dapat diterima," tandasnya.
Menurutnya, hal utama yang perlu diingat adalah untuk selalu membatasi campuran antara urusan bisnis dengan pemerintahan serta tidak boleh sembarangan ikutcampur dalam berbagai sektor pemerintah.
إرسال تعليق